Sunday, 25 January 2015

Bagaimana Membangun Malaka yang Bersih dari Korupsi? (Salah satu bab dalam buku yang akan segera terbit : Membangun Indonesia dari Pinggiran)

Emanuel Bria

1.      Latar Belakang

Tulisan ini bermula dari permenungan mengenai bagaimana mengelola wilayah Malaka sebagai sebuah daerah otonomi baru. Di alam desentralisasi yang penuh dengan peluang dan tantangannya ini, bagaimana sepatutnya putra-putri Malaka membangun wilayah yang konon dikenal sebagai pusat Wewiku-Wehali, salah satu kerajaan besar di wilayah Indonesia Timur?  Sebagai sebuah wilayah yang hingga kini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan kebudayaannya, perlu ada kesinambungan antara pola tata-kelola pemerintahan modern dengan cara pandang dan pola hidup masyarakat adat Wewiku-Wehali.

Di masa lalu, Wewiku-Wehali bisa muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat karena tingkat pengorganisasian masyarakat atau pengorganisasian politiknya tergolong rapi dan teratur. Politik, dalam  arti  kekuasaan tidak dilaksanakan berdasarkan pada otoritas pribadi penguasa (personal rule) melainkan berdasarkan‘ukun’ atau hukum adat Wesei-Wehali, yang merupakan tata aturan adat yang berlaku secara turun-temurun dan menjadi referensi dalam mengelola dan mengatur masyarakat adat.

Menurut Fukuyama (2012), dalam konteks kebudayaan dimana institusi, aturan dan norma-norma dijunjung tinggi, kemungkinan untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat akan lebih mudah terlaksana. Struktur-struktur institusi politik modern di negara pasca-kolonial seperti Indonesia sesungguhnya diwarisi dari Barat. Ini tidak selalu selaras dengan tradisi dan institusi-institusi masyarakat adat. Munculnya sejumlah literatur yang membahas soal dualisme ekonomi kapitalis dan pre-kapitalis, serta institusi-institusi kolonial dan pribumi (indigenous institutions) persis mencoba untuk memotret benturan-benturan sistem dan nilai yang ada di Indonesia tak terkecuali di wilayah Malaka (Robinson, 1986; Riwu Kaho,2012). Misalnya, pengangkatan Maromak Oan sebagai penguasa eksekutif Wewiku-Wehali oleh Belanda pada 1920an pasca-kekalahan perang Wewiku yang dipimpin oleh Nahak Maroe Rai melawan Belanda merupakan salah satu contoh yang cukup jelas mengenai dualisme sistem yang dimaksud. Hal ini akan dibahas secara detail di bagian ke-4 dari tulisan ini.  

Menariknya, sejumlah studi mengungkapkan bahwa pola-pola kekuasaan tradisional justru kembali muncul dan menguat lewat demokrasi elektoral di negara-negara bekas komunisme dan otoritarianisme. Kekuatan-kekuatan tradisional ini kembali berkembang lewat proses pemilu di tingkat nasional atau pilkada di daerah sebagai konsekuensi lanjutan dari menyebarnya demokrasi liberal pasca runtuhnya blok komunisme. Huntington (1991) menyebutkan bahwa runtuhnya komunisme menandai “gelombang ketiga demokrasi”. Namun, jika ditilik lebih mendalam sesungguhnya demokrasi yang dimaksud lebih menekankan pada demokrasi elektoral dan liberalisasi ekonomi. Pada kenyataannya, demokrasi yang bersifat prosedural tersebut justru berkelindan dengan kekuasaan-kekuasaan tradisional di tingkat daerah yang cenderung membentuk politik dinasti yang koruptif. Dalam masa transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi substansial seperti di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, korupsi yang sistemik justru menguat dengan pola klientelisme yang merupakan bentuk lain dari kekuasaan berdasarkan pada otoritas pribadi (personal rule) bukan berdasarkan pada hukum (rule of law / ukun) (Christian von Soest, 2013; Susan Rose-Aeckermen, 2001).

Di lain pihak, tergerusnya tata nilai-budaya Wewiku-Wehali akibat arus globalisasi yang sedemikian kuat di penghujung tahun 1990an juga sangat terasa. Dalam konteks tarik-menarik antara berbagai nilai, konsep kekuasaan dan pola-pola ekonomi-politik yang beragam serta dampak arus globalisasi pada tingkat lokal, bagaimana seharusnya Malaka dibangun? Tulisan ini akan dimulai dengan pemaparan tentang potret singkat evolusi pola pemerintahan di Indonesia, dilanjutkan dengan paparan mengenai keterkaitan antara desentralisasi dan korupsi di Indonesia, dan refleksi  tentang bagaimana memperkuat Malaka sebagai sebuah wilayah otonomi baru sehingga bersih dari korupsi dengan politik nilai  Wewiku-Wehali. Tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang bersifat praktis.

2.      Sekilas Evolusi Pemerintahan di Indonesia 

Pasca kemerdekaan Indonesia, negeri ini mengalami sejumlah turbulensi. Di jaman Soekarno, tantangan perpecahan negara akibat berbagai benturan ideologis dan konsep kenegaraan (kesatuan versus federalisme) menyebabkan konsolidasi politik nasional sebagai agenda utama. Titik akhir dari berbagai gejolak politik tersebut adalah demokrasi terpimpin di bawah Soekarno yang lebih cenderung otoritarian. Tumbangnya Soekarno dan berkuasanya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada 1966 juga meneruskan pola pemerintahan yang sentralistik dengan Jakarta sebagai pusat dari seluruh kekuasaan politik dan ekonomi Indonesia. Antropolog Ben Anderson (1990), menulis bahwa model pemerintahan yang sentralistik sesungguhnya diadopsi dari konsep kekuasaan Jawa dimana seluruh pencerahan dan kekuasaan terkonsentrasi di pusat. Meskipun demikian, model pemerintahan sentralistik Prancis yang dibawa oleh Belanda juga turut memberi sumbangsih terhadap pola pemerintahan yang terpusat (Riwu Kaho, 2012). Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh republikan seperti Soekarno dan Hatta lebih condong untuk menerapkan pola kekuasaan “kesatuan” (unity) dari pada federalistik (union), dengan alasan luasnya wilayah geografis dan juga karena federalisme dianggap sebagai produk kolonial yang dibuat untuk memecah-belah Indonesia. Para pemimpin militer juga mendukung pola kekuasaan ‘kesatuan’.

Soeharto yang berlatar belakang militer mendukung sentralisme Soekarno meskipun demikian titik berat kebijakan ekonomi-politiknya terletak pada pembangunan ekonomi dan upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Untuk memuluskan tujuannya Soeharto memegang kendali atas tiga institusi utama di Indonesia pada masa itu yakni militer, birokrasi (kementrian dalam negeri) dan golkar (Priyambudi & Maribeth Erb, 2005) serta menerbitkan tiga Undang-Undang (UU) sekaligus pada 1967 yakni UU Kehutanan, UU Pertambangan dan UU Penanaman Modal Asing. Kontrol politik dan keterbukaan terhadap investasi asing untuk melakukan ekstraksi terhadap sumber daya alam menjadi agenda utama ekonomi-politik Soeharto untuk mendorong Indonesia keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan di bawah Soekarno (Resosudarmo, 2006). Dari sisi pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi ekonomi sekitar tahun 1980an dan 1990an, Soeharto terbilang cukup berhasil, namun menyisakan begitu banyak persoalan lingkungan, sosial, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta  hak asasi manusia.   

Lengsernya Soeharto pada Mei 1998, menjadi peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk menjalankan berbagai agenda reformasi yang diperjuangkan oleh berbagai kalangan reformis baik mahasiswa, intelektual maupun pihak lainnya. Dua agenda pokok reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Habibie yang menggantikan Soeharto dalam waktu sekitar sebelas bulan berhasil melakukan sejumlah terobosan kebijakan di antaranya pembebasan sebagian besar tahanan politik, penerbitan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kebebasan media, dan banyak kebijakan progresif lainnya. Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (perimbangan keuangan pusat dan daerah) menandai perubahan yang cukup mendasar terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Seperti halnya Filipina, model desentralisasi Indonesia sering disebut sebagai “big bang” karena pelimpahan kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat ke daerah (Bünte, 2009). Pada masa pemerintahan Gusdur (1999–2001) UU no. 22/1999  tentang pemerintahan daerah dan UU no. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikenalkan ke publik dan secara efektif mulai dijalankan sejak bulan Januari 2001.

Demikianlah, Indonesia Pasca-Soeharto ditandai dengan sejumlah kemajuan mulai dari kebebasan berekspresi, pemilihan umum secara langsung, pelimpahan kewenangan yang sedemikian besar ke daerah termasuk pemilihan kepala daerah, dan sejenisnya. Namun,  kebebasan dan pelimpahan kewenangan yang sedemikian besar juga pada saat yang sama melahirkan sejumlah permasalahan dan yang paling menonjol di antaranya adalah korupsi. Tercatat bahwa hingga bulan Mei 2014, sekitar 325 kepala daerah yang terjerat hukum (status tersangka maupun narapidana) karena tersangkut kasus korupsi. Jumlah ini termasuk gubernur, wali kota dan bupati.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah, penyebab utama para kepala daerah tersebut melakukan tindakan korupsi adalah biaya kampanye politik yang begitu mahal sehingga mereka harus mencari segala upaya untuk ‘balik modal’ termasuk korupsi[1]. Inilah yang menjadi alasan mengapa Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR berupaya untuk menggantikan mekanisme pilkada langsung dengan pilkada tidak langsung karena menurut mereka ada keterkaitan antara pilkada langsung, biaya kampanye yang mahal dan korupsi oleh para kepala daerah.

Argumentasi KMP ini sudah dibantah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunjukan sejumlah fakta bahwa  banyak kasus korupsi yang dilakukan  oleh kepala daerah tidak terkait dengan mekanisme pilkada langsung dan bahwa jumlah anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi jauh lebih banyak, sehingga resiko korupsi sebagai konsekuensi dari mekanisme pilkada tidak langsung (dipilih DPRD) diproyeksikan justru akan lebih tinggi[2]. Jauh sebelum polemik di atas muncul, Mietzner (2007) menemukan bahwa pilkada langsung lewat pengesahan UU no. 32/2004 justru memberikan ruang dan daya tawar bagi para pemilih untuk tidak memilih ulang para pemimpin daerah yang bermasalah. Dia menyebutkan bahwa sekitar 40% para pemimpin daerah tidak lagi terpilih dalam pilkada langsung dan diganti dengan pemimpin-pemimpin yang lebih menarik dari sisi rekam jejak mereka. Terlepas dari perdebatan di atas, tulisan ini hendak mengungkapkan bahwa makin banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi sangat kuat mengindikasikan bahwa korupsi di daerah berkembang kian masif seirama dengan pemberian kewenangan yang sedemikian besar kepada pemerintah daerah. Inilah fakta menarik yang perlu terus dikaji dan dipelajari agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang di daerah-daerah otonomi baru seperti Kabupaten Malaka.    

3.      Desentralisasi dan Korupsi

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang kembar otonomi daerah (UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999) menjadi kerangka acuan bagi devolusi fiskal dan kekuasaan politik serta administratif ke pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten di hampir semua bidang kecuali kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, kebijakan moneter, dan urusan keagamaan. Pemerintah Pusat juga tetap memegang sejumlah kewenangan spesifik seperti perencanaan nasional dan pengawasan terhadap standar-standar teknis. Dengan demikian, pemerintah kabupaten, di bawah kedua Undang-Undang ini, bertanggung-jawab penuh untuk bidang-bidang seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, tenaga kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan pekerjaan umum. Pemerintah propinsi lantas memiliki kewenangan yang sangat terbatas seperti memfasilitasi pembangunan di wilayah perbatasan dua atau lebih kabupaten, menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah, dan sejenisnya. Tujuan dari model desentralisasi ‘big bang’ ini adalah untuk membawa demokrasi ke daerah dan menjadi pemicu bagi partisipasi politik warga di tingkat lokal. Meskipun demikian, ada juga pendapat bahwa pemberian kewenangan yang besar di tingkat propinsi dihindari untuk mencegah gerakan separatisme ataupun federalisme (Ferrazzi, 2000)   

Namun demikian, patut dicatat bahwa meskipun desentralisasi fiskal sudah berjalan namun di dalam UU no.25/1999 pemerintah pusat sesunggunnya masih memegang kendali yang kuat atas kebijakan fiskal Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara lewat pajak maupun bantuan luar negeri masih dikontrol oleh pemerintah pusat. Undang-Undang tersebut hanya mewajibkan agar setiap tahun pemerintah pusat mentransfer minimal 25% pendapatan negara ke pemerintah daerah lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti minyak, gas alam, tambang, hutan dan perikanan mendapat tambahan pendapatan dengan prosentasi yang telah di atur lewat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH)[3]. Tampak  jelas di sini bahwa kewenangan untuk memungut pajak tidak ikut  dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Daerah masih tetap tergantung kepada transfer dana dari pusat setiap tahun. Karena itulah, dengan pandangan yang agak ekstrim Schulte Nordholt (2004) menulis bahwa hal tersebut merupakan strategi divide et impera (memecah belah dan jajah) pemerintah pusat yang memberikan kewenangan administratif dan politik yang luas kepada pemerintahan kabupaten tetapi tetap mengontrolnya lewat kewenangan fiskal atau anggaran. 

UU no. 25 /1999 kemudian direvisi menjadi UU no. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penerimaan daerah dalam konteks otonomi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain pendapatan. PAD diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber PAD berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah). Sementara dana perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah sesuai dengan formulasi yang telah   ditetapkan di dalam perhitungan Dana Alokasi Umum.[4] Selain itu, daerah-daerah yang kaya sumber daya alam memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang besanya dihitung menggunakan formula yang relatif sama dengan yang terdapat pada UU no.25 / 1999.

Menurut catatan yang  dibuat dalam laporan Indonesia Governance Index (2014), UU no. 33 / 2004 perlu dievaluasi karena sampai saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pusat (dana perimbangan) masih sangat tinggi (sekitar 90%), sementara kontribusi PAD terhadap total APBD di hampir semua daerah hanya berkisar antara 9-10%. Menurut laporan tersebut, rumus perhitungan DAU saat ini tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena hanya berdasarkan kapasitas fisik daerah tetapi tidak termasuk faktor kinerja daerah sehingga daerah cenderung mengabaikan peningkatan kinerja dan terfokus pada penambahan jumlah Pegawa Negeri Sipil (PNS). Dalam konteks ini, menambah jumlah PNS di daerah merupakan satu-satunya cara guna mempertahankan alokasi DAU. Kebijakan ini juga punya konsekuensi pada postur APBD dimana prosentasi alokasi anggaran untuk biaya operasional jauh lebih besar dari pada untuk pembangunan. Pertambahan jumlah PNS pun seringkali tidak dibarengi dengan penyesuaian beban kerja, sistem appraisal dan evaluasi sumber daya manusia. Ini yang membuat pertambahan jumlah PNS tidak berbanding lurus dengan prestasi daerah. Model rekrutmen PNS yang hanya diperuntukan untuk mempertahankan alokasi dana dari pusat dan bukan berdasarkan kebutuhan  juga menjadi salah satu pintu masuk bagi praktek korupsi birokrasi di daerah. Namun akhir-akhir ini rekrutmen calon PNS dengan Computer Assisted Test (CAT) sedikit banyak mengurangi pontensi praktek korupsi di daerah.

UU no. 22/1999 tentang otonomi daerah kemudian direvisi menjadi UU no. 32/2004. Tujuan UU no. 32/2004 sesungguhnya untuk memberikan instrumen legal yang lebih kuat kepada pemerintah pusat untuk bisa melakukan intervensi kepada urusan-urusan daerah dan juga untuk ‘memaksa’ pemerintah daerah lebih bertanggung-jawab. Undang-Undang ini muncul setelah empat tahun implementasi desentralisasi yang justru melahirkan sejumlah persoalan seperti para bupati yang tidak menghargai panggilan gubernur untuk urusan rapat koordinasi, konflik kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam terutama di wilayah-wilayah perbatasan kabupaten, politik uang yang sangat kentara karena para bupati dan gubernur di pilih oleh anggota DPRD, munculnya mata anggaran fiktif untuk kepentingan pribadi para anggota DPRD, dan lain -lain. UU no. 32/2004 juga menjadi tonggak sejarah bagi pilkada langsung di Indonesia (Bünte, 2003; Alfonso and Hauter, 2006; USAID, 2006; Turrer and Podger, 2003).

Singkatnya kerangka baru desentralisasi yang dibawa oleh UU no. 32/ 2004 merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan ke pusat dan memperoleh kembali kontrol pusat atas daerah. Pola desentralisasi yang baru ini juga memaksa para bupati untuk taat aturan dan juga sebagai upaya untuk memperjuangkan pemerintahan yang efektif secara keseluruhan (McLeod, 2005). Meskipun revisi atas pola desentralisasi yang sebelumnya di atas kertas terbilang cukup positif, namun tidak adanya penegakan hukum yang kuat dan lemahnya kapasitas negara untuk implementasi masih menyimpan pertanyaan apakah akibat buruk dari desentralisasi dapat teratasi. 

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa desentralisasi sebagai bagian dari agenda reformasi telah menciptakan ruang bagi munculnya gejala korupsi yang menggurita di daerah terutama korupsi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah maupun anggota-anggota DPRD. Di tahun-tahun awal implementasi otonomi daerah, dimana kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, korupsi dilakukan dengan suap dan pembuatan mata anggaran fiktif APBD untuk kepentingan pribadi para politisi. Setelah terlaksananya pilkada langsung, rakyat minimal punya daya tawar untuk menentukan tokoh-tokoh yang tidak patut dipilih karena catatan yang buruk di masa lalu. Meskipun demikian, praktek korupsi oleh para politisi daerah hingga sekarang masih terjadi. Pilkada langsung tidak menjadi obat penawar (panacea) bagi munculnya model politik yang bersih dari korupsi.

Sejumlah ahli (Schulte Nordholt, 2004; van Klinken, 2007) mencatat bahwa pasca jatuhnya Soeharto dan bergulirnya desentralisasi terdapat tiga kelompok yang bertarung untuk memperoleh kekuasaan politik di daerah. Ketiga kelompok ini sesungguhnya juga masih saling terkait. Ketiga kelompok tersebut adalah : (1) keluarga para birokrat-bangsawan lokal yang terus bertahan sejak masa kolonial; (2) para birokrat daerah dan bos-bos partai politik yang menjadi pilar kekuasaan orde baru di daerah pada masa lalu; kelompok ini masih sangat terkait erat dengan preman-preman lokal dan pengusaha untuk mengontrol aliran dana ke daerah; (3) kelompok “pendatang baru” (newcomers) yang menantang elit-elit lama dengan propaganda untuk pemekaran wilayah yang baru. Kelihatan jelas di sini bahwa konsolidasi kekuatan-kekuatan orde baru berjalan bersamaan dengan korupsi yang begitu masif di alam desentralisasi. Pertarungan kekuasaan di daerah sekaligus menjadi ajang bagi munculnya politik uang, intimidasi dan kekerasan (Malley, 2003; Hadiz, 2003; Honna, 2006).  Di hampir semua wilayah di Indonesia proses politik di daerah selalu diwarnai dengan politik uang karena itulah institusi-institusi politik di daerah tersandera oleh begitu banyaknya kepentingan kelompok-kelompok di atas. 


4.      Memperkuat Malaka dengan Menghadirkan Politik Nilai Wewiku-Wehali

Di awal tulisan ini, sudah dikemukakan bahwa dalam konteks dimana sebuah masyarakat hidup berdasarkan tata nilai dan aturan yang terorganisir, kemungkinan terbentuknya tata kelola sebuah pemerintahan yang baik bisa lebih mungkin terjadi. Fakta masifnya korupsi di daerah pasca desentralisasi dan berkuasanya kekuatan-kekuatan koruptif yang saling terkait antara politisi, pengusaha, dan preman lokal (un-civil society) untuk menguasai sumber-sumber daya (resources) di daerah sesungguhnya menunjukan bahwa institusi-institusi politik, birokrasi, agama maupun budaya (adat) yang ada di daerah tersebut tidak begitu kokoh untuk memfilter perilaku-perilaku politik yang jauh dari moral maupun hukum. Kabupaten Malaka, meskipun merupakan sebuah kabupaten yang masih sangat belia namun dari sisi pengelolaan masyarakat punya sejarah yang panjang dan roh-nya bisa ditelusuri jauh ke belakang ke masa kejayaan kerajaan Wewiku-Wehali yang sangat kaya baik secara historis maupun budaya.  Karena itu kearifan lokal tersebut dapat menjadi modal sosial dan budaya bagi Malaka untuk dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Studi tentang kebudayaan Wewiku-Wehali setidaknya telah dilakukan oleh tiga antropolog, yakni Van Wouden (1968), Gérard Francillon (1967,1980) dan yang paling mutakhir oleh Tom Therik (2004). Tafsiran Van Wouden terhadap struktur sosial-politik tradisional Wewiku-Wehali sebagaimana tertuang dalam karya klasiknya “Types of Social Structure in Eastern Indonesia“ (1968) didasarkan pada catatan perjalanan Grijzen (1904), seorang petugas kolonial Belanda. Sementara Francillon dan Therik selain memamfaatkan sejumlah dokumen tertulis, mereka juga secara langsung mengadakan penelitian lapangan dengan basis pada tradisi lisan (oral tradition). Benang merah yang dapat ditarik dari ketiga penelitian tersebut adalah perihal Wewiku-Wehali sebagai wilayah dengan struktur sosial-politik dimana pusatnya bersifat matrilinial, feminin, dan pasif.

Berbeda dengan konsep kekuassan (power) Jawa yang meletakan seluruh kekuasaan politik dan spiritual pada pusat (center) (Anderson, 1990), konsep kekuasaan Wewiku-Wehali justru lebih menekankan kekuasaan atau kewenangan politik di wilayah-wilayah periferi sementara di pusat lebih berurusan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Dengan mengadopsi pendekatan “centre-periphery” Therik menunjuk Laran (pusat kerajaan Wehali yang sekarang terdapat di Betun, Kabupaten Malaka) sebagai pusat, sementara bagian lain dari wilayah Timor adalah “pinggiran” (periphery). Pusat tidak diartikan sebagai locus kekuasaan politik dominasi melainkan sebagai yang memelihara persatuan dengan kekuatan spiritual dan kewibawaannya. Ia adalah pusat ritual yang tak berdaya (powerless) dalam hal kekuasaan politik tetapi berkuasa (powerful) dan berwibawa karena kekuatan nilai (value) dan spiritualnya. Sang Keizer, sebagaimana dijuluki penjajah Belanda atau Maromak Oan (Anak dari Yang Terang; Son of the Luminous), yang menempati Laran memiliki kekuasaan dari ketak-berdayaannya (power of powerlessness). Itulah kekuasaan spiritual yang memberi makna pada seluruh tata nilai dan kekuasaan politis di Wewiku-Wehali dan juga seluruh tatanan adat masyarakat Timor.

Maromak Oan menjadi semacam rex otiosus yang pasif, diam, tampak tak berarti, meskipun terhormat (Francillon, 1980). Ia berada di pusat sebagai kekuatan spiritual sementara urusan kekuasaan politis - duniawi didelegasikan kepada raja-raja di wilayah pinggiran (periphery). Karena itulah Therik (2004) dan Francillon (1980) mengatakan bahwa upaya Belanda untuk menempatkan Maromak Oan di dalam sistem kekuasaan politik gagal karena tidak pahamnya Belanda terhadap antropologi kekuasaan Wewiku-Wehali. Maromak Oan adalah “maha toba, mahemu toba” (makan sambil tidur, minum sambil tidur; eat reclining, drink reclining) sekaligus yang “lolo liman la to’o, bii ai la dai” (uluran tangan tak sampai, jingkrakan kaki pun tak menjangkau). Ia merupakan simbol kekuatan spiritual yang feminin, pasif namun sekaligus yang transenden, terang yang tak terhampiri dan tak tersentuh oleh aktivitas jasmaniah dan duniawi. Ia tak berdaya dalam tampilan fisik dan duniawinya, tetapi memiliki kewibawaan rohani yang menggetarkan.

Singkatnya, Wewiku-Wehali yang memiliki dunia kehidupan (Lebenswelt) yang feminin atau matriarkal, merupakan pusat spiritual bagi wilayah sekitarnya di Timor yang maskulin atau patriarkal. Di wilayah Wewiku-Wehali sendiri, yang memiliki kewenangan politik adalah Liurai, para Loro dan para Fukun. Sementara Maromak Oan dalam struktur adat dihargai begitu tinggi dalam urusan spiritual (maha toba, mahemu toba, lolo liman la to’o, bii ai la dai) sehingga tidak terlibat dalam urusan pemerintahan adat sehari-hari. Dalam konteks ini, wilayah-wilayah periferi memiliki kewenangan politik yang jauh lebih besar dalam tata kelola pemerintahan, sementara di pusat menjadi pusaran politik nilai, moral dan spiritual. Kombinasi antara pusat-periferi (Laran-Molin), feminin-maskulin, spiritual-politik kekuasaan menjadi daya dan kekuatan pemerintahan Wewiku-Wehali. Keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Memisahkan politik kekuasaan dari wilayah spiritualnya, nilai-nilai moralnya, justru akan menciptakan politik yang koruptif. Politik kekuasaan haruslah mengabdi kepada tujuan-tujuan moral dan spiritual. 

Tatanan pemerintahan adat semacam ini sudah berlangsung selama ribuan tahun dan sesungguhnya turut membentuk pola dan tatanan perilaku masyarakat adat Wewiku-Wehali yang taat terhadap hukum, terorganisir dengan institusi-institusi adat yang cukup kokoh, melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan berani membela wilayah dan warganya dari invasi kolonial. Meskipun demikian patut diakui bahwa nilai-nilai kebudayaan Wewiku-Wehali semakin tergerus jaman akibat arus globalisasi yang tak terbendung sejak tahun 1990an.

Dalam konteks pemerintahan kabupaten baru Malaka, kiranya nilai-nilai budaya dan historis yang diwarisi dari tradisi Wewiku-Wehali yang kaya dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan Malaka sehingga menjadi pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang menuntun bagaimana harusnya putra-putri Malaka berpolitik. Kelompok-kelompok yang turut menyumbang bagi pola desentralisasi yang koruptif seperti yang disinggung sebelumnya bisa menjadi kekuatan-kekuatan yang buruk di Malaka jika kekuasaan hanya dilihat sebagai alat untuk semaksimal mungkin mengejar kepentingan pribadi dan bukan untuk mengabdi kepada masyarakat (hutun no renu) sebagaimana diteladankan oleh para pemimpin Wewiku-Wehali di masa lalu.

5.      Kesimpulan

Demokratisasi dan desentralisasi sebagai dua agenda pokok reformasi di satu pihak menyediakan ruang bagi kebebasan warga untuk aktif dalam kehidupan publik, namun di lain pihak ruang tersebut juga menjadi ajang bagi para pemburu rente (rent-seekers) di daerah. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa para pemburu rente di daerah merupakan hasil konsolidasi ulang kekuatan-kekuatan orde baru di daerah dan juga kelompok-kelompok penguasa tradisional yang terus bertahan sejak masa kolonial. Kelompok ini menggunakan momentum otonomi daerah untuk memunculkan kembali politik dinasti di daerah. Kontestasi kekuasaan ini ditambah lagi dengan para pendatang baru yang ingin mengambil bagian dalam kue kekuasaan maupun ekonomi yang diberikan oleh pusat kepada daerah.

Ekspansi demokrasi prosedural yang dibawa oleh ‘gelombang ketiga demokrasi’ lebih cenderung mengabaikan pertarungan struktur-struktur kekuasaan lokal sehingga ‘demokrasi’ hanya dipakai sebagai ruang bagi kontestasi kekuasaan para elit di daerah. Yang terjadi adalah apa yang sering disebut sebagai ‘elite capture’, demokrasi disandera oleh kepentingan-kepentingan elit lokal. Elit-elit lokal ini kemudian menguasai hampir semua sumber-sumber daya (resources) daerah yang harusnya digunakan untuk pembangunan. Di Malaka sebagai sebuah daerah otonomi baru yang masih cukup tergantung dengan kabupaten induknya (Belu), fenomena seperti ini barangkali belum begitu kelihatan namun pertarungan kekuasaan ini sudah mulai muncul menjelang pilkada di Malaka dengan memetakan sejumlah nama bakal calon Bupati yang muncul di media-media lokal maupun media sosial.  

Momentum pilkada langsung di Malaka seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat untuk secara langsung memilih para pemimpin daerah maupun perwakilan mereka di DPRD yang bersih dari korupsi dan dapat menjalankan amanahnya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah. Meskipun di sejumlah daerah, pemimpin-pemimpin yang inovatif dan bersih mulai bermunculan, namun di daerah-daerah lain masih juga terdapat pemimpin-pemimpin daerah hasil pilkada langsung yang melakukan korupsi. Dengan demikian, selain penguatan proses pilkada langsung dengan meminimalisir politik uang, pembangunan dan penguatan mekanisme akuntabilitas di tingkat daerah baik secara horizontal maupun vertikal harus dimulai dan diperkuat. Penguatan akuntabilitas secara horizontal meliputi reformasi birokrasi secara menyeluruh dan penguatan lembaga-lembaga pengawas seperti peradilan, kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara akuntabilitas vertikal harus diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat sipil, media, para intelektual daerah, mahasiswa, Gereja, dan pihak lainnya untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Reformasi birokrasi di Malaka perlu difokuskan pada penyelesaian masalah sistem dan budaya birokrasi. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa desain desentralisasi Indonesia sendiri secara sistemik mengalami perubahan dan hingga sekarang masih menyimpan sejumlah kelemahan. Salah satu yang diangkat dalam tulisan ini adalah UU no. 33 / 2004 mengenai dana perimbangan pusat dan daerah yang justru menjadi insentif bagi perekrutan PNS yang semakin banyak tanpa disertai perbaikan kinerja sehingga membuka ruang bagi korupsi, terutama terkait pola perekrutan PNS dan kinerja birokrasi yang buruk. Hal makro yang lain adalah kapasitas atau jumlah tenaga penyidik KPK maupun BPK yang terbatas sehingga tidak memungkinkan mereka melakukan pengawasan yang intensif ke semua daerah. Kebijakan makro seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat.

Kabupaten Malaka bisa mulai dengan kebijakan yang sifatnya mikro untuk reformasi birokrasi dengan penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas, sistem manajemen sumber daya aparatur hingga reformasi proses bisnis pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh konkret yang sudah dimulai di daerah lain berupa pembuatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam pelayanan terpadu satu pintu, pemamfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rekrutmen PNS melalui Computer Assisted Test (CAT) dan majemen sumber daya pemerintahan yang terintegrasi (Integrated Planning, Budgeting, Delivering and Reporting System). Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi dapat mencegah interaksi dan transaksi antar pelaku sehingga mengurangi peluang bagi penyalahgunaan kewenangan di dalam birokrasi (Prasojo, 2013).

Politik nilai yang diwariskan oleh budaya Wewiku-Wehali perlu menjadi roh dari keseluruhan tata politik dan pemerintahan Kabupaten Malaka. Cangkang kosong demokrasi prosedural yang diwarisi dari kekuatan global ‘gelombang ketiga demokrasi’ harus diisi dengan politik nilai yang sangat khas terdapat di Malaka. Misalnya kalau demokrasi prosedural hanya mensyaratkan adanya sistem multi-partai dan pelaksanaan pilkada tanpa melihat lebih jauh bagaimana struktur-struktur sosial, politik dan budaya setempat mempengaruhi proses dan hasilnya, politik nilai Wewiku-Wehali dapat menjadi acuan untuk memunculkan budaya politik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Malaka. Kearifan-kearifan lokal tersebut dapat menjadi substansi bagi proses demokrasi lokal yang lebih bermartabat.

Politik kekuasaan dalam tradisi Wewiku-Wehali tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk membangun masyarakat (hutun no renu) yang merupakan inti sari dari politik nilai yang dianut. Menjadi pemimpin daerah, bekerja dalam birokrasi, kepolisian, peradilan maupun dalam lembaga politik seperti DPRD berarti menjadi pelayan bagi masyarakat. Kekuatan media lokal, masyarakat sipil, tokoh-tokoh adat dan masyarakat, Gereja, mahasiswa, para intelektual daerah harus mulai mengkonsolidasikan diri untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan di Malaka. Kontestasi kekuatan-kekuatan politik pasti akan muncul namun nilai-nilai luhur yang diwarisi secara turun-temurun hendaknya menjadi arah bagi pembangunan Malaka yang lebih baik.   

 
Daftar Pustaka

 Anderson, B.R.O.G. (1990) Language and Power: Exploring political culture in Indonesia, Ithaca: Cornell University.

Alfonso, R. and Hauter R. (2006) ‘Four Years of Regional Autonomy, Successes and Problems’, in N. Eschborn et al. (eds) Indonesia today. Problems and Perspectives, Jakarta: Konrad Adenauer Foundation.

Bünte,  2004 ‘Indonesia’s Decentralisation: The Big Bang Revisited’, in M. Nelson (ed.) Thai Politics: Global and Local Perspectives, KPI Yearbook No. 2, Bangkok: KPI. Online. Available HTTP:http://www.gtzsfdm.or.id/documents/dec_ind/o_pa_doc/MarcoB%FCnte_Indonesia’s%20Decentralisation_Nov2003.pdf


______, 2009, “Indonesia’s protracted decentralization Contested reforms and their unintended consequences” in Bünte & Ufen (eds) Democratization in Post Suharto Indonesia, New York : Routledge.  

 Ferrazzi, G. (2000) ‘Using the “F” Word: Federalism in Indonesia’s decentralization discourse’, in Publius, 30 (2): 63–85     

 Francillon, 1967, Some Matriarchic Aspects of the Social Structure of the Southern Tetun of Middle Timor, Canberra : ANU

________, 1980, ‘Incursions Upon Wehali : A Modern History of an Ancient Empire’, in J. Fox (Ed), The Flow of Life : Essays on Eastern Indonesia, Cambridge : Harvard University Press.  

 Fukuyama, 2012, The Origins of Political Order, London : PROFILE BOOKS  LTD

 Hadiz, V. (2003) ‘Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo Institutionalist Perspectives’, SEARC Working Paper Series, No. 47, Hong Kong Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong. Online. Available HTTP: http://cityu.edu.hk/searc/WP 47_03_Hadiz.pdf

 Honna, J. (2006) ‘Local Civil-Military Relations in Indonesia during the First Phase of Democratic Transition 1999–2004, A Comparison of West Central and East Java’, Indonesia, 82 (3): 75–96.

 Huntington, 1991, Third Wave Democratization in Late 20th Century, Norman : University of Oklahama Press 

 Kemitraan, 2014, Indonesia Governance Index, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 

 Malley, 2003, ‘New Rules, Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation’, in E. Aspinall and G. Fealey (eds) Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisations, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

 McLeod, R. (2005) ‘The Struggle to regain effective government under democracy in Indonesia’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 41 (3): 367–86.

 
Mietzner, M. (2007) ‘Indonesia’s direct elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy?’, in E. Aspinall and G. Fealey (2007) The New Order and its Legacy

 
Nordholt, H. (2004) ‘Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?’, in J. Harris, K. Stokke and O. Törnquist (eds) Politicising Democracy. Local Politics and Democratisation in Developing Countries, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 Nordholt, H. and van Klinken, G. (2007) Local Politics in Post-Suharto Indonesia, Leiden: KITLV.

 Prasojo,2013. ‘Mengubah Kultur Birokrasi’ dalam Rosdiansyah & Jusmadi (eds) AKUNTABILITAS! Spirit Melayani Publik Yang Kian Cerewet, Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi.

 
Resosudarmo, 2006, The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies. 

 Priyambudi & Maribeth Erb, 2005, ‘Entangled politics in post-Suharto Indonesia’ in M. Erb et al; Regionalism in Post-Suharto Indonesia, New York : RoutledgeCurzon

 Riwu Kaho,2012, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Yogyakarta : Center for Politics and Government (PolGov), UGM   

 
Robinson, 1986, Indonesia The Rise of Capital, Sydney : Allen & Unwin Pty Ltd 

 Susan Rose-Aeckermen, 2001, ‘Political Corruption and Democratic Structure’, in Jain, A.K,  The Political Economy of Corruption, London : Routledge.   

 
Therik, 2004, Wehali, the Female Land: Traditions of a Timorese Ritual Centre. ANU: Pandanus Books.

 Turner, M. and Podger, O. (2003) Decentralisation in Indonesia: Redesigning the State, Canberra: Asia Pacific Press

 
USAID (2006) ‘Stock Taking on Indonesia’s Recent Decentralisation Reforms’, Jakarta. Online. Available HTTP: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ PNADH311.pdf

 
van Klinken, G. (2007) ‘Return of the Sultans: the communitarian turn in local politics’, in J. Davidson and D. Henley (eds) The Revival of Tradition in Indonesian Politics. The Deployment of Adat from colonialism to indigenism, London: Routledge.

 Van Wouden, F. A. E. 1968. Types of Social Structure in Eastern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff

 
Von Soest, 2013, Persistent systemic corruption: why democratisation and economic liberalisation have failed to undo an old evil : A six-country analysis, in Z Vgl Polit Wiss ,7: pp.57–87

 



[3] Mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) menurut UU no. 25 / 1999 : 15 %   untuk minyak, 30% untuk gas alam, dan 80% untuk tambang, perikanan dan kehutanan.
[4] Terdapat lima faktor dalam rumus penentuan DAU dan DAK yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Asumsi dasar rumus penghitungan DAU dan DAK yang telah disepakati oleh seluruh pakar ekonomi Indonesia pada tahun 2004, adalah dengan menambah jumlah PNS, maka akan
meningkatkan potensi pasar di daerah. Dengan adanya pasar, maka terciptalah iklim investasi dan pada akhirnya daerah
memiliki dorongan untuk meningkatkan investasi daerah dan menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tolak ukur daerah yang
ideal adalah Jakarta dimana PAD menyumbang 70% dari total APBD. Namun melihat kesenjangan yang semakin tinggi, sudah
waktunya rumus DAU dievaluasi sesuai dengan perkembangan jaman (IGI, 2014).

Monday, 19 January 2015

Rent Seeking in Mining Sector : The case of Indonesia, Vietnam and the Philippines (ongoing project)

Emanuel Bria

1.  Introduction

In academic discussion rent seeking is an intersection between politics and economics. Gordon Tullock (1922 – 2014) is regarded as a pioneer in the study of rent seeking through his research in public choice theory in 1960s and 1970s. Tullock defines rent seeking as the wasted resources by the firms and individuals on lobbying government for special privileges that in turn reduce the wealth of society. In that case, resources spent for lobbying the authorities and the special privileges gained by the firms and individuals are a waste of scarce resources. This behavior is harmful for society as a whole. For economists, rent seeking behavior causes market failure, distorting perfect competition in the market. It is for instance when more-powerful interest groups and self-seeking senior bureaucrats seeking rents by shifting legislative outcomes away from the public interest of the ill-informed voters (Rowley, 2005).

I will review relevant literature related to rent-seeking and will specifically focus on rent seeking in natural resources particularly in mining sector. There are in fact plenty scholarly works on rent seeking in natural resources but specific literature of rent seeking in the mining sector is very limited. In the forestry sector, Michael Ross (2004) has used rent-seeking theory to investigate timber booms and its relation with institutional breakdown in Malaysia, the Philippines and Indonesia. In the book, apart from employing two major rent-seeking models which are resource creation and resource extraction he identifies another type of rent seeking in forestry sector which is rent seizing. It is when the political actors and bureaucrats seek rents that are held by state institutions. Although the term rent seizing was identified over 20 years ago by Nobel laureate James M. Buchanan in his lead essay in Toward a Theory of the Rent Seeking Society (1980), Ross’s scholarly work is unique in its contribution to the understanding of the impact of resource boom from timber to institutional failure of the three respective countries.

In this 'project' I will specifically address the question of rent seeking in mining sector in three Southeast Asian countries which are Indonesia, Vietnam and the Philippines. The three countries are interesting for the subject of review because three of them are known as mineral rich countries and to some extend have gone through transition from highly centralized management of mineral resources to relatively decentralized at different levels. In terms of ideologies of managing the mineral resources the three countries have gone through interesting development. Vietnam and Indonesia are now taking more nationalistic approach in managing mineral resources while the Philippines through its mining act 1995, executive order no. 207-A and mineral action plan 2004 has adopted more liberalized model in managing their mineral resources. In the past Indonesia through mining law 11 / 1967 followed liberalized approach. The new mining law no.4/2009 sets a different ideological approach following more resource nationalism model.
 
Interestingly, despite different ideological frameworks of these countries in managing their mineral resources rent-seeking practices are rampant in three of them. This therefore begs a question whether ideology is a relevant factor in the sound management of the sector. Researches on rent-seeking (Tullock, 1980; Krueger, 1974; Aligica & Tarko, 2012) confirmed that rent-seeking practices can take place in democratic and non-democratic nations or socialist, capitalist and state-capitalist nations.    

In this literature review, I will start by reviewing rent seeking as a theory and then will also touch on relevant literature on rent seeking in natural resources and later on will review rent-seeking behavior in mining sector in Indonesia, Vietnam and the Philippines. Unfortunately scholarly literature on rent-seeking in mining sector in these three countries does not exist but this will become my research project linking rent-seeking theories with the exploitation of mineral resources in the three respective countries.           

2.  Rent Seeking as a Theory  

The term "rent seeking" was made known in 1974 by Anne Krueger in a paper published in the American Economic Review.[1] Although Tullock has written about the same subject before this paper, however given that he published his paper in a relatively unknown journal Krueger made no reference to his paper. The concept of rent-seeking after the publication of Krueger’s paper received much more attention among economists especially in the English-speaking countries. Krueger focused her research on rent-seeking in India and Turkey where both apply market-led economies. In these economies governments place certain restrictions such as tariff to economic activities where people compete for rents either through legal or illegal forms such as bribery, corruption, smuggling and black markets (Rowley, 2005).    .

Krueger is one among the three earlier contributors of the rent-seeking literature. The two others are Tullock and Bhagwati. These scholars argue that rent-seeking as a theory can provide powerful explanation about why in advanced cultures such as India, China, Islamic culture etc economically backward? The answer to the question rests upon weak governmental institutions. The intersection between economic, political and governmental institutions has made rent-seeking theory not only become the domain of economists but also a subject of study for sociologists and political scientists (Rowley, 2005).    
 
This rapid growth of intellectual labor on the subject has been documented in two volumes of readings. The first one titled Toward a Theory of the Rent-Seeking Society edited in 1980 by Buchanan, Tollison, and Tullock. This volume contained articles on rent seeking published up to that time. The second volume is The Political Economy of Rent-Seeking. This was edited in 1988 by Rowley, Tollison, and Tullock. The second volume is particularly interesting due to a comprehensive introduction on rent-seeking made by Rowley and Tullock. In essence, rent-seeking is the use of resources to obtain privileges through political process where the loss suffered by other people is higher than the gain of the rent-seekers. This can be legal or illegal. Rent-seeking also can happen in the context of dictatorship or democracy, socialism or capitalism. Tullock (1980) particularly refer to ‘crony capitalism’ but even in other forms of capitalism such as ‘state capitalism’ rent-seeking practices flourish (Aligica & Tarko, 2012).

As mentioned in the introduction, scholars generally identify two types of rent seeking which are rent creation and rent extraction. Rent creation is when firms seek rents created by the state by bribing politicians and bureaucrats. On the other hand rent extraction is when politicians and bureaucrats seek rents held by firms. This is done by costly regulations where firms or individuals have no other choice but bribing them. Another type of rent-seeking identified both by Buchanan (1980) and Ross (2004) is rent seizing. It takes place when the state actors seek rents held by the state institutions. Rent seekers both private and state actors compete to acquire rents through bribery and allocation of rents from the public resources. In the case of rent seizing, the state actors compete to use public resources for their personal gain even through changing rules and regulations that may hinder them from corruption.

The research on rent-seeking eventually closely interlink with the state capacity to cope with rent-seeking behavior. There are robust scholarships on the subject but since the focus of the review is on Southeast Asian countries – Indonesia, Vietnam and the Philippines I will specifically review literature on state institutions in Southeast Asia. Frank Timpton (2009) stated that historically state institutions in Southeast Asia are weak. There is stronger nationalism imposed by the states in managing their resources but the state capacity in terms of strategy making, policy formulation and administrative capacity to execute policies are weak. This to some extend explains rampant rent-seeking practices in the region. Another feature that may relate with the rent-seeking behavior related to state institutions is the phenomena of ‘state denial’ emerged in 1990s as a result of globalization. Weak state capacity combining with strong private players will create breeding ground for rent-seeking behavior. In such context, Linda Weiss (1998) argued that the states should seek dominant role in coalition of the states, transnational institutions and private interest groups to achieve its goals by promoting insulated bureaucracy which is free of political interference.     

3.  Rent Seeking in Natural Resources

Literature on rent-seeking in natural resources is robust especially related to the concept of resource curse. Scholars come to a consensus that many developing countries are failed to transform their resource abundance to sustainable economic development. Empirical studies supported this argument explain that many resource-dependent nations - measured by high level of commodities to total exports or GDPs -  tend to have lower real GDP per capita, lower growth, and higher poverty rates (Barbier, 2010). Natural resources if not well managed will become target of rent-seeking and therefore will result in policy failure (Jurajada and Mitchell, 2003).   

 Literature on political economy of the resource curse is highly diverse. However, most scholars argue that natural resource abundance, windfall commodity price booms and the discovery of valuable new reserves encourage private or state actors to gain more benefit from the resource rents. These resources are normally “point resources’ which include energy and mineral resources and in some cases forestry. The rent-seekers utilize the opportunity of weak state institutions to gain more in the competition for the rents. The outcome for this competition is distorted economic and resource management policies in favor of rent-seekers thus generate corruption and institutional breakdown (Barbier, 2010).

On the other hand Anthonsen et al. (2012) argue that higher dependency of the state on oil and gas rent has had negative effect on the quality of government such as corruption, low bureaucratic quality and legal impartiality. Their argument is based on an empirical study over 139 states in the period of 1984-2006. These literatures show that resource boom and resource dependency in developing countries have negative impacts on the state institutions. On the other hand, weak state institutions provide breeding ground for rent-seeking behavior. As compared to the rent-seeking in other sectors, rent seeking in natural resources is much more complex as competition for these point resources is much higher.   

4.  Rent-seeking in mineral sector – three cases (Indonesia, Vietnam and the Philippines).

Literature on rent-seeking in general and especially rent seeking in natural resources have provided a good ground for further empirical research on rent-seeking in mineral sector especially in Indonesia, Vietnam and the Philippines. These countries are considered rich in their mineral resources. Indonesia and the Philippines are two top gold and copper producers in the world and Indonesia is the second largest producer of tin in the world after China (Kuo, 2011). As for Vietnam it is one of the largest bauxite exporters in the world. Minerals account for 15% of Vietnamese exports and contribute 2% of the world minerals output (Fong-Sam, 2010). Despite the fact that the three countries are rich in mineral resources, the quality of governance as reflected in Worldwide Governance Indicators (WGI, 2012) and Corruption Perception Index (CPI, 2012) are poor (Fitriani et.al, 2014).
Robust scholarly literature on this subject - rent seeking in mineral sector in the three respective countries - has yet to exist particularly by employing rent-seeking theories to understand the political economy of poor governance of mining sector. Resource Governance Index (2013) published by Natural Resource Governance Institute (NRGI) reveals that Vietnam petroleum and mineral resource governance is weak. Indonesia and the Philippines’s quality of governance in petroleum and mineral sectors are also partial, ranging between weak and satisfactory. None of these countries are satisfactorily managing their petroleum and mineral resources.     
Although these indices are useful for global comparison on the quality of mining governance in these three countries there is still a need to undertake in depth and empirical study on rent-seeking in mining sector by employing rent-seeking theories to shed light into the subject. This will be particularly interesting given the systemic corruption in mining sector in these countries with obvious intersection of interests between private actors and state actors. My further inquiry will focus on this subject.  

Bibliography

Aligica & Tarko, 2012, State capitalism and the rent-seeking conjecture in Constitutional Political Economy 23:357–379
Anthonsen et al. (2012) Effects of rent dependency on quality of government in Econ Gov 13:145–168

A. O. Krueger, 1974, "The Political Economy of the Rent·Seeking Society, in American Economic Review 64: 291-303.

Barbier, 2010, Corruption and the Political Economy of Resource-Based Development: A Comparison of Asia and Sub-Saharan Africa in Environ Resource Econ 46:511–537

Fitriani et.al, 2014, Governance of Extractive Industries, Jakarta : UI-Press
Fong-Sam, 2010, The Mineral Industry in Vietnam in USGS 2010 Minerals Yearbook.

J. M. Buchanan, R. D. Tollison, and G. Tullock, eds., 1980, Toward a Theory of the Rent-Seeking Society, College Station: Texas A&M University Press

 Jurajada S, Mitchell J ,2003 Markets and growth, in McMahon Gary, Squire Lyn (eds) Explaining growth: a global research project (Chapter 4). Plagrave Macmillan, New York pp 117–158

Kuo, 2011, Mineral Industry of Indonesia in USGS 2011 Minerals Year Book.  

Ross, 2004, Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia, Cambridge : Cambridge University Press
Rowley, 2005, The Rent Seeking Society, the Selected Works of Gordon Tullock Volume 5, Indiana: Liberty Fund, Inc.   

Weiss, 1998, The Myth of the Powerless State, New York : Cornell University Press.
NRGI, 2013, Resource Governance Index, New York

 



[1] A. O. Krueger, "The Political Economy of the Rent·Seeking Society," American Economic Review 64 (1974): 291-303.